Periksa Segera Rustandi dan Dace

PAJAR,CIBINONG – Dugaan penggelapan anggaran BPKB kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun 2012-2013, senilai Rp1,532 milliar dan aliran Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) senilai Rp 36,33 miliar yang tidak terealisasi tahun 2013, menuai banyak tanggapan

.Salah satunya datang dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Kukuh Sri Widodo. Kukuh meminta Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan ulang terhadap Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) dan Dinas Pendidikan.

“Kalau memang sudah ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas dugaan korupsi yang dilakukan DPKBD, kenapa sampai saat ini belum selesai,”ujar Kukuh Sri Widodo, kepada wartawan, Kamis (26/2) kemarin.

Tak hanya itu, dirinya juga mempertanyakan, tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Inspektorat, sebagai lembaga pengawas internal kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup pemerintahan.
Terlebih, hal ini, kata Kukuh, temuan ini sudah terjadi sejak dua tahun lalu. “Kemana saja Inspektorat selama ini. Inspektorat jangan diam, segera periksa kembali DPKBD dna Disdik, bila perlu semua SKPD dan OPD di Kabupaten Bogor,” kecamnya.

Atas munculnya dugaan ini, Kukuh juga secara tegas menghimbau kepada seluruh SKPD di Kabupaten Bogor untuk benar-benar melaksanakan kinerja dengan baik, terlebih Pemkab memiliki visi dan misi menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.
“Masa sih Pemkab Kabupaten Bogor, miskin-miskin amat, sampai-sampai menggadekan BPKB kendaraan dinas, memalukan. 

Hal ini tentunya harus segera dikupas tuntas demi mewujudkan misi Kabupaten Termaju yang bersih dari korupsi,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Didi Kurnia, saat coba dikonfirmasi PAKAR terkait hal ini, belum memberikan jawaban. Kendati nomor pesawat selulernya aktif, namun hingga pukul 18.42 WIB, Kamis (26/2), tak kunjung diangkat. Begitu juga saat dikirimkan pesan singkat, Didi belum membalas.

Sebelumnya

 Perkumpulan mahasiswa Bogor yang tergabung dalam Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (Garuda KPP-RI) meminta penjelasan soal hasil temuan BKP tahun 2012 soal dugaan penggelapan anggaran senilai Rp 1,532 miliar soal kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan dinas.

Dan aliran Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) senilai Rp 36,33 miliar yang tidak terealisasi tahun 2013 lalu. Mereka pun menuntut Kepala DPKBD, Rustandi, dan Kadisdik, Dace Supriadi mundur dari jabatannya.=ADI