Ratusan Kades Mau Ontrog Gedung Sate Jika Banprov di Alihkan

TENJOLAYA- Ratusan kepala desa di Kabupaten Bogor, menyatakan sikapnya untuk ikut serta dalam aksi demo ke Gedung Sate Bandung, guna mempertanyakan dana Bantuan Provinsi (Banprov), kepada Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Para pamong ini mengaku kecewa dengan keputusan Gubernur yang mengalihkan dana bantuan itu ‘hanya’ untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2016, pada September mendatang. "Saya selaku pimpinan di tingkat Desa Tapos Satu, dipastikan akan ikut serta dalam unjuk rasa ke Gedung Sate Bandung, Rabu (31/3) ini, karena memang sudah kewajiban kami mempertanyakan hak-hak Desa yang tidak disalurkan, hanya demi kegiatan PON," ujar OO Kosasih kepada Info Gunung salak Senin (28/3) Ia , menjelaskan pengalihan dana banprov untuk PON merupakan bukti ketidaksiapan Pemprov Jabar menggelar perhelatan dua tahunan ini. "Kalau sudah lama tahu Jabar tuan rumah PON, Pemprov Jabar, seharusnya jauh jauh hari sudah menganggarkan alokasi dana untuk kegiatan tersebut, jangan mengganggu yang memang sudah menjadi haknya Desa, sedangkan dana itu sangat dibutuhkan bagi pembangunan Desa," terangnya. Adanya pengalihan ini, kata Ujang membuat dilemma pemerintah desa. Sebab, selain dipastikan menganggu rencana pembangunan di wilayah, juga dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat. “Mereka (masyarakat-red) tahunya di tahun 2016 ini kembali menerima Banprov, dan itu sudah pasti dialokasikan untuk pembangunan ditingkat perkampungan. Tapi dengan tidak turunnya banprov itu, tentunya mereka akan bertanya kenapa tidak dibangun, dan bisa jadi mereka su’udzon kepada Kades, jangan-jangan uangnya dimakan sama kades. Sementara mereka tidak tahu, dana itu tidak turun karena apa. Ini yang menjadi beban juga bagi kami sebagai kepala Desa. Itu sebabnya saya akan ikut ke Bandung bersama kades-kades lainnya,” beber OO Ditambahkan OO, Kosasih, untuk program pembangunan semua sudah dirapatkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). “Jika alokasi dana Banprov akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, dan lain-lainnya, tapi dengan kondisi seperti ini, tentunya semua akan tertunda, akan tetapi yang jadi permasalahan adalah masyarakat pasti akan mempertanyakan kepada kami Pemerintah Desa, itu sebabnya kedatangan saya ingin mendengar pernyataan dari Jabar, untuk disampaikan kepada masyarakat, kaitan dengan permasalahan ini,” sebutnya. Sementara itu, Ketua APDESI Kabupaten Bogor, Muhamad Amsori Setiawan saat berada di Megamendung menyesalkan ditundanya bantuan provinsi untuk infrastrukrtur ini. Karena menurutnya, selain sudah disusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Rencana pembangunan yang akan dibiayai Banprov ini pun sudah disosialisasikan kepada masyarakat. "Kalau ditunda begini, kami khawatir masyarakat menjadi curiga, karena rencana pembangunan yang akan dibiayai Banprov ini ternyata ditunda," ujar Amsori Tidak hanya jadi persolan desa, ditundanya bantuan dana Banprov ini pun menjandi sangat berpengaruh pada pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur. "Banyak yang sudah direncanakan, akhirnya gagal," terangnya. Sebagai bentuk kekecewaan para Kepala Desa, Apdesi kata Amsori, berencana mendatangi BPMPD Provinsi Jawa Barat untuk menanyakan langsung dasar penundaan Banprov ini. "Kami akan datangi BPMPD Provinsi pekan depan, dan kami pun akan menyurati Bupati untuk menindaklanjuti penundaan Banprov ini," ungkapnya Kepala Desa Sukamakmur ini pun meminta agar Banprov 2016 bisa dicairkan sesegera mungkin. "Banprov 2016 harus segera turun, itu sudah harga mati," tegasnya. Hal senada dikatakan, Kepala Desa Sukamanah, Kec Megamendung, Ismail, menurutnya, rencana mendatangi BPMPD provinsi ini pun tidak hanya dilakukan para Kades se-Kabupaten Bogor, tapi rencananya 5700 desa di Provinsi Jabar akan melakukan hal yang sama. "Kami kira kebijakan Gubernur Ahmad Heryawan melakukan penundaan dana Banprov sudah masuk pada pelanggaran, dan kami meminta agar penundaan ini dikaji ulang, dan kami melihat penundaan ini dilakukan sepihak," ujar Ismail. Sependapat dengan keduanya, Kepala Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Entang Suana mengeluhkan ditundanya dana Banprov ini. Dengan begitu rencana pembangunan menjadi gagal terealisasi. "Kami harus bicara apa ke masyarakat, sedangkan semuanya sudah disusun," tandasnya.= Diposkan oleh Tata Niar di 23.14 Tidak ada komentar: Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest