BOJONGGEDE - Maraknya praktek lintah darat
(rentenir) berkedok koperasi maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kerap
meminjamkan uang kepada masyarakat, khususnya di perkampungan desa menjadi sorotan
tim penilai lomba desa tingkat Kabupaten Bogor. Karena, persoalan itu menjadi
salah satu indikator penilaian.
Desa yang akan dinobatkan sebagai juara indikatornya adalah warganya tidak lagi meminjam uang kepada rentenir. Itu sebab, tim penilai lomba meminta pemerintah desa (Pemdes) segera membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai lembaga keuangan mikro.
“Rentenir ini muncul dengan leluasa menjalankan aksinya, karena tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu desa masih di bawah standar, harusnya desa di Kab. Bogor memiliki sebuah lembaga yang bertugas memberdayakan masyarakat, serta memantau ruang gerak rentenir agar mereka semakin terjepit, dan lambat laun mereka akan hilang dengan sendirinya, sebab percuma saja mereka menawarkan pinjaman ketika masyarakat tidak mau menerimanya,” kata Ketua tim penilai lomba desa, Barkah Rizaldi.
Dijelaskannya, persoalan lintah darat harus menjadi perhatian dan prioritas bagi pemdes untuk hadir di tengah masyarakat supaya warga miskin tidak lagi berurusan dengan jasa kredit dengan bunga yang tidak kalah tinggi, agar kedepannya kesejahteraan masyarakat tidak lagi bergantung kepada para rentenir.
“Jika setiap desa memiliki Koperasi atau BUMDes, sedikit banyak dapat meringankan kebutuhan perekonomian warga, keswadayaan ekonomi salah satunya, supaya mereka tidak lagi dihantui rasa takut dengan keberadaan para rentenir tersebut,” tegasnya.
Pengamat Ekonomi Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Handian Purwawangsa menekankan, permasalah maraknya praktek rentenir itu hanya bisa dicegah dengan satu langkah, yakni memberdayakan potensi ekonomi masyarakat pedesaan. Caranya, dengan mempercepat pembentukan lembaga keuangan mikro, seperti BUMDes.
“Untuk daerah seluas Kab. Bogor, keberadaan lembaga seperti BUMDes di setiap desa sudah menjadi kebutuhan, karena lembaga ini akan menjadi penggerak roda perekonomian di pedesaan agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan lebih untuk melepaskan ketergantungan kepada rentenir saat mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Selaio itu, lanjut Handian, BUMDes kede panya menjadi cikal bakal dari BUMD Pertanian yang mungkin akan segera dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. “BUMDes itu nantinya menjadi kaki tangan BUMD Pertanian,” papar Hadian.
“Kenapa demikian, karena kebanyakan dari BUMDes sektor usahanya bergerak di pertanian dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khas masyarakat pedesaan,” tam bahnya.=ADI
Desa yang akan dinobatkan sebagai juara indikatornya adalah warganya tidak lagi meminjam uang kepada rentenir. Itu sebab, tim penilai lomba meminta pemerintah desa (Pemdes) segera membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai lembaga keuangan mikro.
“Rentenir ini muncul dengan leluasa menjalankan aksinya, karena tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu desa masih di bawah standar, harusnya desa di Kab. Bogor memiliki sebuah lembaga yang bertugas memberdayakan masyarakat, serta memantau ruang gerak rentenir agar mereka semakin terjepit, dan lambat laun mereka akan hilang dengan sendirinya, sebab percuma saja mereka menawarkan pinjaman ketika masyarakat tidak mau menerimanya,” kata Ketua tim penilai lomba desa, Barkah Rizaldi.
Dijelaskannya, persoalan lintah darat harus menjadi perhatian dan prioritas bagi pemdes untuk hadir di tengah masyarakat supaya warga miskin tidak lagi berurusan dengan jasa kredit dengan bunga yang tidak kalah tinggi, agar kedepannya kesejahteraan masyarakat tidak lagi bergantung kepada para rentenir.
“Jika setiap desa memiliki Koperasi atau BUMDes, sedikit banyak dapat meringankan kebutuhan perekonomian warga, keswadayaan ekonomi salah satunya, supaya mereka tidak lagi dihantui rasa takut dengan keberadaan para rentenir tersebut,” tegasnya.
Pengamat Ekonomi Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Handian Purwawangsa menekankan, permasalah maraknya praktek rentenir itu hanya bisa dicegah dengan satu langkah, yakni memberdayakan potensi ekonomi masyarakat pedesaan. Caranya, dengan mempercepat pembentukan lembaga keuangan mikro, seperti BUMDes.
“Untuk daerah seluas Kab. Bogor, keberadaan lembaga seperti BUMDes di setiap desa sudah menjadi kebutuhan, karena lembaga ini akan menjadi penggerak roda perekonomian di pedesaan agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan lebih untuk melepaskan ketergantungan kepada rentenir saat mereka membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Selaio itu, lanjut Handian, BUMDes kede panya menjadi cikal bakal dari BUMD Pertanian yang mungkin akan segera dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. “BUMDes itu nantinya menjadi kaki tangan BUMD Pertanian,” papar Hadian.
“Kenapa demikian, karena kebanyakan dari BUMDes sektor usahanya bergerak di pertanian dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khas masyarakat pedesaan,” tam bahnya.=ADI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar