M.Rizky Fraksi Gerindra Usulkan Pembentukan BUMD Partanian

Muhamad Rizky

CIBINONG – Tak dipungkiri lagi, jika pertanian merupakan salah satu leading sektor dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor. Namun sayang, bidang yang menjadi tulung punggung bagi mayoritas warga ini, belum sepenuhnya terakomodir secara global oleh Pemerintah, terutama dalam kontek pemasaran hasil tani.
Padahal, dalam poin 15 misi Peciri Kabupaten Termaju di Indonesia yang kini terus digaungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, tercatat tercapainya swasembada benih padi bermutu, unggul dan bersertifikat dalam lima tahun. Berikut target pencapaian target dalam misi ini.

Atas dasar ini pula, Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Rizki, menggaungkan kembali pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pertanian.

Dimana menurutnya, BUMD ini diharapkan bisa mengakomodir jaminan pemasaran bagi petani Bogor dan untuk warga Bogor sebagai upaya pemenuhan dalam pencapaian swasembada benih padi bermutu, unggul dan bersertifikat dalam lima tahun.
“Dinas hanya bersifat sebagai hulu dan BKP5K hanya terfokus pada prosesnya, tapi untuk eksekutornya belum terakomodir. Selama ini petani bisa saja menjual hasil panennya keluar Bogor. jika begitu, apa mungkin swasembada di poin 15 akan tercapai?,” ungkapnya kepada warawan, Kamis (7/5).

Dikatakan Rizky lagi, kehadiran BUMD Pertanian, dipastikan dapat menjadi jalan masuk menuju iklim di sekor pertanian yang sehat. “Kebijakan pemerinta harus berpihak pada petani. Karena itu, tujuan BUMD pertanian ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” cetusnya.

Dirinya juga mengatakan, BUMD Pertanian ini akan membidani lahirnya pasar komoditi yang selama ini diharapkan para petani. Selain itu penerapan tehnologi pada pasca panen. Pemanfaatan teknologi pasca panen. Akan memberikan keuntungan tambahan yang tidak kecil.

“Kesimpulannya adalah ini merupakan kebutuhan masyarakat tani khususnya dan masyarakat Kabupaten Bogor secara umum. Yang terpenting, adalah bagaimana implementasi dari badan usaha yang dibentuk ini, memiliki konsep yang matang dan bersinergi,” paparnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin yang menilai, pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor, sudah terlaksana kira-kira 60 hingga 70 persen. Disatu sisi, masih kata Yuyud, permasalahan di sektor ini sangat komplek serta harus segera dibenahi.

Namun begitu, Yuyud mengingatkan, misi perusahaan daerah ini, bukan untuk mencari keuntungan, melainkan membentengi petani dari permainan dagang yang kerap merugikan. Ia mencontohkan ketika harga cabai meningkat tinggi, atau harga jengkol yang juga sempat melambung, yang memperoleh keuntungan dari naik atau me­lambungnya harga produk pertanian itu bukan petani, melainkan orang lain, seperti pedagang dan lain sebagainya.=Yus