Dewan Jangan Coba-COba Bermain ‘Bola Pendek’ Koalisi Kerahmatan Gelar Pertemuan Tertutup

"Sangat clearkan! Oleh karena itu, saya menghimbau sudalah jangan lagi mereka itu cuma cari-cari alasan yang tidak reasonable, rakyat bisa marah" (Junaedi Sirait, Fraksi Partai Demokrat)

CIBINONG - Penetapan Wakil Bupati Bogor terus digoreng Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Alotnya pembahasan soal ini, rupanya tak hanya bertumpu pada benturan aturan.
Namun juga tak lepas dari sikap Koalisi Kerahmatan sebagai ‘wadah’ pengusung pasangan Bupati dan Wakil terpilih, Rachmat Yasin-Nurhayanti, yang juga belum menjatuhkan pilihan siapa figur yang akan mereka usung menjadi pendamping orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman.
Sorotan tajam pun banyak dialamatkan sejumlah pihak yang mengannggap, lamanya proses penetapan ini sebagai upaya mengulur-ulur waktu demi kepentingan pribadi atau sebuah golongan.
Indikasi ini membuat mantan anggota DPRD Kab. Bogor periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat, Junedi Sirait ikut angkat bicara. Menurutnya, sudah seharusnya para politisi di DPRD Kabupaten Bogor, sesekali bercermin, dan jangan membiasakan diri bermain politik bola pendek, karena masyarakat sudah jenuh melihat aksi seperti itu
Dikatakan mantan Ketua Komisi A itu, sejatinya agenda penetapan Wakil Bupati Bogor tak serumit yang dibayangkan saat ini. Terlebih, Semua perangkat hukumnya kan saat ini kan sudah sangat clear.
Ia pun menyarankan para mantan koleganya ini untuk membaca dan memahami betul dengan baik Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU Pilkada.
“Khususnya yang tertera pada pasal 203 ayat (2) yang mengatakan "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme pengisiannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini. Sangat clearkan! Oleh karena itu, saya menghimbau sudalah jangan lagi mereka itu cuma cari-cari alasan yang tidak reasonable, rakyat bisa marah,” beber pria yang akrab disapa Junsir ini.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan, jika para ‘pengoreng’ penetapan Wabup seharusnya bisa peka melihat keinginan rakyat Kabupaten Bogor yang merindukan kehadiran Wakil Bupatinya guna melengkapi kepincangan roda pemerintahan yang selama ini terjadi.
“Kasihan itu Bupati di biarkan bekerja dan berpikir sendiri apa lagi dengan memperhatikan luas wilayah Pemkab Bogor. Betul Bupati memang punya perangkat birokrat, tapi itu berbeda dengan pelaksanaan politik pemerintahan dan semua harus memahami bagaimana pentingnya peran Wakil Bupati dan untuk itu lah mengapa Undang-Undang mengatur tentang Wakil Bupati itu sedemikian rupa,” jelasnya.
Ketika ditanya siapa yg pantas untuk mendampingi Bupati Hj. Nurhayanti? Sirait menegaskan, ini bukan saatnya untuk bertanya siapa yang pantas atau tidak pantas. Yang jelas, bagi pria yang juga pernah didaulat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan ini menyebut, figur itu diharapkan bisa membantu kinerja Bupati, bukan hanya membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tapi juga bisa seritme dan menjalin sinergitas baik dalam rasa dan pemikiran untuk membenahi wilayah.
“Ingat dan jangan pernah lupa partai mana saja dan siapa para politisi yang dulu telah memutuskan pilihannya kepada pasangan RAYA (Rachmat Yasin dan Nurhayanti) mereka harus punya tanggung jawab moral untuk mempertahankan komitmennya itu,” tegasnya.
Didesak soal siapa figur itu, Junsir pun akhirnya buka suara. Menurutnya, melihat pada ‘kronologis’ Pilkada lalu, dimana Rachmat Yasin adalah Bupati yang berasal dari politisi Partai PPP, sedangkan Nurhayanti sebagai Wakil Bupati saat itu adalah dari birokrat yang sudah di daulat oleh partai-partai pengusung dan pendukung maka sudah seharusnya para DPRD menghormati proses politik yang santun.
“untuk itu ya sudah serahkan jabatan Wakil Bupati yang saat ini mengalami kekosongan itu kepada kader PPP dan setahu saya PPP, sudah menetapkan pilihan kepada Ketua DPC PPP Kab. Bogor yang yang saat ini sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat dan sekarang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Bogor, Yaitu ibu Ade Munawaroh Yasin. Jadi mau tunggu apa lagi,” ungkapnya.
Namun terlepas dari itu semua, Junsir menghimbau kepada teman-teman di DPRD, untuk segera dan secepatnya menuntaskan permasalahan ini. “Sudahlah jangan larut cuma untuk bermain politik-politikan yang ga karuan, masih banyak kegiatan yang membutuhkan perhatian untuk kepentingan rakyat. Lihat coba bagaimana pengawasan penganggaran yang menjadi tupoksi DPRD bisa terjadi seperti itu dengan silpa yang sangat besar, itukan menabrak aturan dan ingat itu juga tanggung jawab pengawasan anggaran oleh DPRD,” imbaunya.
Dikatakan Junsir lagi, semua orang sudah jenuh dan bisa melihat dan mengerti apa yang terjadi selama ini di pemerintahan Kab. Bogor, itu diawali sejak adanya sindikasi situasi yang sengaja dibangun untuk menghambat proses pengunduran diri Rachmat Yasin sebagai Bupati yang tersandung kasus korupsi.
Demikian pula soal penetapan Nurhayanti sebagai Bupati menggantikan Rachmat Yasin, juga mengalami persoalan yang sama, tapi toh pada akhirnya terbukti semua kan berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja dalam proses pelaksanaannya menjadikan banyak waktu yang terbuang dengan percuma.
“Kedepan harapan saya, semoga teman-teman di DPRD ini bisa lebih berpikiran luas, arif dan bijaksana dan lebih menempatkan kepentingan rakyat diatas segala-galanya. Sehingga harapan dan keinginan pemerintah bersama DPRD yang berkeinginan kuat menjadikan Kab. Bogor sebagai Kabupaten termaju di Indonesia insyaallah bisa terwujud, karena itu juga tanggung jawab DPRD. Saya saat itu salah seorang anggota yg kritis mempertanyakan itu karena menurut saya itu sifatnya terlalu politis, tapi kan teman-teman yang masih berada disana sekarang,” pungkasnya.
Sementara itu, dari informasi yang diperoleh PAKAR di lingkungan DPRD Kabupaten Bogor, konon sejumlah elit partai yang tergabung dalam Koalisi Kerahmatan tengah menggelar pertemuan tertutup guna menentukan siapa figur yang akan diusung. Sayang, saat dikonfirmasi, sejumlah politikus yang terlibat dalam pertemuan itu tak memberikan jawaban. Salah satunya Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Rakyat (F-PPR), Muhammad Romli.
=YUS/ZAN