Mahasiswa Minta Dewan Sidak UPT Dispenda IV Ciawi

CIAWI - Diduga main sabun soal pendapatan asil daerah (PAD) wilayah selatan, Forum Mahasiswa Bogor (FMB) meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, agar melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke kantor unit pelayanan teknis (UPT) Dispenda IV Ciawi. “Permasalahan ini jangan dibiarkan begitu saja, karena jika PAD itu tanpa dilakukan pengecekan ulang, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal rugi. Kita meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Bogor secepatnya melakukan sidak ke kantor UPT Dispenda IV Ciawi untuk melakukan pengecekan data,” tegas Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB) Rahmatulah kepada PAKAR lewat telepon genggamnya, Minggu (20/9). Menurut dia, hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pengawas, dinas terkait dan dewan dilingkungan Tegar Beriman. “Gimana mau meningkat PAD, Bupati Bogor Nurhayanti bicara saja malah ditepis. Jika dibarkan, malah Pemerintah Daerah bakal dirugikan terus menerus dan tidak akan kabupaten bogor menjadi termaju di Indonesia. Seharusnya PAD itu, dapat meningkat, karena pembangunan diwilayah semakin pesat. Dan Bupati juga secepatnya harus memperbaiki dengan melakukan terobosan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Bogor,” ujarnya. Sebelumnya, Bantahan yang dilayangkan Kepala UPT Dispenda Wilayah IV Ciawi, Bambang Sujana terkait hasil minor pendapatan pajak seperti yang dilayangkan Bupati Bogor, Nurhayanti, ditanggapi serius banyak pihak. Salah satunya Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jangkar Pakuan Bogor, Saleh Nurangga angkat bicara. Ia menilai, apa yang dilakukan sang kepala UPT itu tak pantas dan melanggar norma-norma seorang bawahan kepada atasan. “Sangat disayangkan ucapan yang disampaikan oleh kepala UPT Dispenda Wilayah IV Ciawi, padahalkan apa yang disampaikan oleh orang nomor satu di tegar beriman, hasil laporan yang diterima dari dinas. Kok bisa membantahnya gitu, jangan-jangan kinerja UPT Dispenda Wilayah IV Ciawi diduga ada main sabun tentang hasil pendapatan asil daerah (PAD) di wilayah selatan,” ujar Saleh Nurangga, LSM Jangkar Pakuan Bogor kepada PAJAR. Menurutnya, petugas intansi terkait harus melakukan pengecekan tentang PAD yang didapat oleh UPT Dispenda Wilayah IV Ciawi. “Kalau tidak salah diwilayah puncak itu banyak hotel dan villa yang berdiri. Coba petugas intansi terkait melakukan sidak dan melakukan pengecekan ulang. Saya menduga banyak PAD tidak sampai ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor,” cetusnya. Lanjut Saleh berharap, selama tugas yang telah diberikan dan dilakukan sumpah tersebut, dapat dikerjakan sebaik mungkin agar Kabupaten Bogor dapat termaju se-Indonesia.=ALI